Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto : Jayadi/mr

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, Sidang bersama DPR RI dan DPD RI serta Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tentang RUU APBN disertai laporan Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya selalu berlangsung setiap tahunnya. Namun, untuk menggelar sidang ini tetap butuh persiapan dan pengaturan yang cermat dan sangat baik.

Hal itu diungkapkan Indra saat memberikan sambutan di acara rapat koordinasi (rakor) Sidang bersama DPR RI dan DPD RI, serta Pidato Presiden tentang RUU APBN disertai laporan Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/8/2018).

“Acara nanti memang hal yang biasa kita lakukan setiap tahun. Namun hal yang biasa ini kemudian jangan menjadikan kita lengah. Ke depan kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Karena dalam acara 16 Agustus nanti, hampir seluruh orang terpenting di republik ini akan hadir, dengan para teladan. Sehingga pengaturannya harus cermat, harus lebih baik dari tahun ke tahun,” jelas Indra.

Dalam rakor tersebut, selain dihadiri oleh protokol dari Setjen DPR RI, Setjen DPD RI, dan Setjen MPR RI, juga hadir perwakilan protokol dari berbagai lembaga negara dan instansi, seperti Protokol Istana Kepresidenan, Protokol Kesekretariatan Negara, Protokol Kementerian Luar Negeri, Protokol Mahkamah Agung, Protokol Mahkamah Konstitusi, serta protokol dari beberapa instansi lainnya.

Tujuannya tak lain, agar seluruh protokol yang notabene sebagai ujung tombak acara ini dapat menyamakan persepsi dan klarifikasi langkah-langkah mendatang. Sehingga pelaksanaannya nanti sesuai yang direncanakan.

Sementara itu, Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti menambahkan, dalam acara sidang bersama tahun ini ada sedikit perbedaan dari tahun sebelumnya. Pertama terkait dengan jumlah pimpinan lembaga negara, dimana Pimpinan DPR RI sendiri bertambah satu orang, yakni Wakil Ketua DPR RI Bidang BAKN dan BURT Utut Adianto. Begitupun dengan DPD RI yang bertambah satu orang pimpinan, sementara Pimpinan MPR RI bertambah tiga orang.

“Penambahan pimpinan di ketiga lembaga negara tersebut secara tidak langsung juga akan berpengaruh pada luas panggung dan meja pimpinan sidang nanti. Perlu persiapan khusus, panggung dan meja sidang dilebarkan. Hal ini tentu akan berpengaruh pada space dan tata letak undangan itu sendiri. Sementara rundown acara tidak ada yang berbeda,” jelas Maya, begitu Damayanti biasa disapa.

Dengan berbagai koordinasi dan persiapan yang telah dilakukan bersama ini, Maya berharap agar seluruh protokol yang terlibat di dalamnya siap untuk melayani persidangan dengan tata cara, dan tata krama dan tata berpakaian seperti yang telah ditentukan bersama. Direncanakan seluruh staf protokol yang terlibat akan mengikuti geladi kotor pada Selasa (14/8/2018) esok, dan geladi bersih keesokan harinya, yakni Rabu (15/8/2018). (ayu/sf)